Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Buntok

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Buntok

Jl. Pelita Raya No. 20 Kab. Barito Selatan Telp. (0525) 21155 Fax. (0525) 21686

Email: pn_buntok@yahoo.co.id

SIPP


APLIKASI

sipp  delegasi
 

Kegiatan Pengadilan

Audit Internal Oleh Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Buntok No. W16-U6/127/KP.01.2/I/2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yang didalamnya mengharuskan masing masing Hakim pengawas bidang harus melakukan pengawasan ke bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Hasil Pengawasan tersebut harus dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok setiap satu bulan sekali. Untuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Menunjuk bapak Agustinus, SH. sebagai hakim pengawas bidang sedangkan Bapak John Ricardo, SH sebagai hakim pengawas bidang untuk bagian kesekretariata. 

Berikut momen audit di setiap bagian yang dilakukan oleh masing masing Hakim Pengawas Bidang :

1. Foto Hakim Pengawas Bidang bersama Bagian Kesekretariatan

2. Audit di bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3. Audit Dibagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

4. Audit Di Bagian Umum dan Keuangan

5. Audit Di Bagian Pidana

6. Audit Di Bagian Perdata

7. Audit Di Bagian Hukum


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas