Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Jl. Pelita Raya No. 20 Kab. Barito Selatan Telp. (0525) 21155 Fax. (0525) 21686

Email: pn_buntok@yahoo.co.id

SIPP


APLIKASI

sipp  delegasi
 
E Library  

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2017.

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

  1. Gedung Kantor
  2. Gedung kantor Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berdiri pada tahun 1981. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 3.120 m2 yang terdiri dari luas tanah untuk bangunan yaitu 1.718 m² dan luas tanah untuk sarana 1.402 m². Status Kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 5 tanggal 9 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya No. 20 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Ruang Ketua yang terdiri dari ruang ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu, toilet dan ruang ganti;
  • Ruang Wakil Ketua yang terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu;
  • Ruang Panitera yang terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu;
  • Ruang Sekretaris yang terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu;
  • Ruang Hakim diisi oleh 2 (dua) orang Hakim;
  • Ruang Kepaniteraan Pidana;
  • Ruang Kepaniteraan Hukum yang terdiri dari ruang kerja dan ruang arsip perkara;
  • Ruang Kepaniteraan Perdata yang terdiri dari ruang kerja dan ruang penyimpanan arsip perdata;
  • Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana;
  • Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  • Ruang Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yang terdiri ruang kerja yang menyatu dengan ruang IT/Server;
  • Ruang Mediasi yang menyatu dengan ruang Diversi dan Kaukus;
  • Ruang Barang Bukti;
  • Ruang Tunggu Bapas yang menyatu dengan ruang Pekerja Sosial;
  • Ruang Laktasi;
  • Ruang Ramah Anak yang menyatu dengan ruang Teleconverence;
  • Ruang Tunggu Jaksa;
  • Ruang Posbakum;
  • Ruang Perpustakaan;
  • Ruang Tahanan yang terdiri dari ruang Tahanan Pria dan Wanita (terpisah);
  • Ruang Sidang yang terdiri dari 2 (dua) Ruang Sidang Biasa dan 1 (satu) Ruang Sidang Anak;
  • Mushola yang terdiri dari ruang untuk sholat, tempat wudhu dan 2 (dua) toilet;
  • Gudang yang terdiri dari Gudang untuk menyimpan barang dan Gudang untuk menyimpan arsip;
  • Toilet yang terdiri dari 1 (satu) toilet umum, 1 (satu) toilet Hakim dan 1 (satu) toilet Pegawai.
  1. Rumah Dinas
  2. Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 140 m2 Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 595 m2 Sertipikat nomor 21 tanggal 26 Februari 1983 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Merupakan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, namun saat ini digunakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  3. Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m2 Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 374 m2 Sertipikat nomor 4 tanggal 9 Mei 1980. atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Panglima Batur Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, namun saat ini digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  4. Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m2 Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 998 m2 Sertipikat nomor 27 tanggal 19 November 1983 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  5. Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m2 Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 500 m2 Sertipikat nomor 8 tanggal 2 Mei 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita II Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  6. 2 (dua) unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan masing-masing 70 m2 Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.109 m2 Sertipikat nomor 38 tanggal 3 Maret 1987 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Masing-masing diperuntukan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (digunakan oleh Hakim) dan sebagai rumah dinas Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (digunakan oleh Plt. Kasub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II).
  7. 2 (dua) unit rumah dinas dengan luas bangunan masing-masing 70 m2 Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.015 m2 Sertipikat nomor 39 tanggal 2 Maret 1997 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Masing-masing digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut:

  1. Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2017.

  1. Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tahun 2017 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor.

  1. Penghapusan

Tidak terdapat penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2017 di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang dilaksanakan dalam tahun 2017 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

  1. Sarana dan Prasarana
  2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk tahun 2017 yaitu:
  1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk tahun 2017 yaitu:
  2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk tahun 2017 yaitu:
  3. Pengadaan Anti Virus Kaspersky sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai total senilai Rp. 5.000.000,-
  4. Pengadaan Penambahan Daya Listrik (23000 VA) senilai Rp 50.000.000

Berikut rincian kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut :

  1. Mobil dengan nomor polisi KH 1647 DU; type Honda HR-V RU1 1.5 A MT CKB; merk Honda; tahun pembuatan 2015; nomor mesin: L15Z61028383; nomor rangka: MHRRU1710FJ400586; nomor BPKB: L06970294M; tahun perolehan 2016, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  2. Mobil dengan nomor polisi KH 4 DU; type Toyota/Kijang; merk Innova E; tahun pembuatan 2007; nomor mesin: 1TR6359460; nomor rangka: MHFXW41G07002039; nomor BPKB: C-5795206-M; tahun perolehan 2007, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  3. Mobil dengan nomor polisi KH 1063 DU; type Toyota/Kijang Standart KF 80 Long Ben; merk Toyota/Kijang; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: 7K-0653858; nomor rangka: MHF11KF8030085065; nomor BPKB: C-5795206-M; tahun perolehan 2003, tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  4. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2366 DY; merk/Type Honda/NF 100SLD SUPRA FIT; tahun pembuatan 2007; nomor mesin: HB42E-1132866; nomor rangka: MH1HB421X7K124926; Nomor BPKB E5026916M tahun perolehan 2007 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Petugas Pengelola ATK.
  5. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2138 DY; merk Honda; Type GLP III MEGA PRO tahun pembuatan 2005; nomor mesin: KEHLE-1166325; nomor rangka: MH1KEHL106K-167964; nomor BPKB: E0749432M; tahun perolehan 2006 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
  6. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2070 DY; merk Honda NF 100 L Supra Fit; tahun pembuatan 2004; nomor mesin: HB11E-1512357; nomor rangka: MH1HB111B4K-510465; nomor BPKB: Sewaktu Transfer Tidak ada; tahun perolehan 2004 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dalam kondisi rusak berat.
  7. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2137 DY; merk Honda NF 125 D; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1565530; nomor rangka: MH1JB22105K566780; nomor BPKB: E0749492M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas