Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Buntok

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Buntok

Jl. Pelita Raya No. 20 Kab. Barito Selatan Telp. (0525) 21155 Fax. (0525) 21686

Email: pn_buntok@yahoo.co.id

SIPP


APLIKASI

sipp  delegasi
 

Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan

SELAYANG PANDANG

KANTOR PENGADILAN NEGERI BUNTOK

  • Kantor Pengadilan Negeri Buntok dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan pada tahun 1981. Pengadilan Negeri Buntok terletak di Kabupaten Barito Selatan yang berpenduduk kurang lebih 124.128 jiwa dan memiliki 6 Kecamatan yaitu : Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala,Dusun Selatan, Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai.
  • Luas Tanah Pengadilan Negeri Buntok yaitu 3.120 M², dan luas bangunan 1.012 M².
  • Sarana dan Prasarana Kantor pada Pengadilan Negeri Buntok terdiri dari:
  1. Rumah Dinas sejumlah 8 (delapan) rumah dengan kondisi 6 (enam) rumah dinas tidak layak.
  2. Kendaraan Roda 4 (empat) sejumlah 2 (dua) kendaraan dengan kondisi tidak layak (perolehan tahun 2003 dan 2007).
  3. Kendaraan Roda 2 (dua) sejumlah 4 (empat) kendaraan dengan kondisi tidak layak (perolehan tahun 2004,2005,2006 dan 2007).
  • Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Buntok yaitu sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari :
  1. Hakim 6 (enam) orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)
  2. Pegawai 17 (tujuh belas) orang.
  3. Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas