Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Jl. Pelita Raya No. 20 Kab. Barito Selatan Telp. (0525) 21155 Fax. (0525) 21686

Email: pn_buntok@yahoo.co.id

SIPP


APLIKASI

sipp  delegasi
 
E Library  

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

1.1.          Struktur Organisasi

Sebelum berlakunya PERMA Nomor 07 Tahun 2015, Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Umum terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Urusan dan para Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

  1. Pimpinan Pengadilan Umum terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua.
  2. Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
  3. Pada setiap Pengadilan Umum ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin secara rangkap oleh seorang Panitera/Sekretaris.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kepaniteraan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana. Dan dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesekretariatan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan yaitu Kaur Umum, Kaur Kepegawaian dan Kaur Keuangan.

       Berdasarkan Perma no. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris. Seorang Panitera membawahi 3 (tiga) Panitera Muda yaitu: Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana serta jabatan fungsional Panitera Pengganti, Juru Sita dan Pranata Peradilan. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan.

          Sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata;
  3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara pidana;
  4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara khusus;
  5. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan.
  7. Pelaksanaan mediasi;
  8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

     Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

     Sedangkan untuk Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, bertugas untuk memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan negeri kelas II. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  3. Pelaksanaan urusan keuangan;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

(PERIODE 31 DESEMBER 2017)

STRUKTUR ORGANISASI
 

 

      


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas