Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Buntok

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Buntok

Jl. Pelita Raya No. 20 Kab. Barito Selatan Telp. (0525) 21155 Fax. (0525) 21686

Email: pn_buntok@yahoo.co.id

SIPP


APLIKASI

sipp  delegasi
 

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK         

          Pengadilan Umum bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan perundang-undangan.

           

          FUNGSI

              Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
  2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  3. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Umum untuk mendukung tugas teknis peradilan dan administrasi peradilan;
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
  5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

          NOMENKLATUR/PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN

       Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. No. 37/SEK/Peng.06.1/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Pengadilan Negeri Buntok, maka Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Buntok mengalami perubahan sesuai dengan Perma tersebut.

       Berdasarkan Perma no. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris. Seorang Panitera membawahi 3 (tiga) Panitera Muda yaitu: Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana serta jabatan fungsional Panitera Pengganti, Juru Sita dan Pranata Peradilan. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan.

          Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 37/SEK/Peng.06.1/XII/2015, nama-nama yang menduduki jabatan struktural eselon IV pada Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagai berikut: (TMT 30 Desember 2015)

          Sekretaris                                                                       : Arlin Lu’luul Maulidya, S.E.

          Kasub. Bag. Umum dan Keuangan                                            : Mandes,S.Kom

          Kasub. Bag. Kepegawaian,Organisasi dan Tatalaksana : Anita Selvia, S.E.

          Sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata;
  3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara pidana;
  4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara khusus;
  5. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan.
  7. Pelaksanaan mediasi;
  8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

     Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

     Sedangkan untuk Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, bertugas untuk memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan negeri kelas II. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  3. Pelaksanaan urusan keuangan;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas