Tugas Pokok dan Fungsi

a.               Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara   dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

b.        Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

• Menyelenggarakan peradilan
• Menyelenggarakan administrasi perkara Pidana dan Perdata
• Melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
• Melakukan pengawasan internal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (KIMWASMAT)
• Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara

• Menyelenggarakan arsip berkas perkara inaktif
• Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan
• Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan urusan Rumah Tangga Peradilan dalam rangka menunjang tugas Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Menyelenggarakan urusan kepegawaian.